Koalisi... Bisa berarti penggabungan 2 hal bisa berupa team, grup, dan yang paling umum digunakan untuk penggabungan partai untuk satu tujuan... *Ranah Politik*... oke kita lihat bagaimana kinerja Pemerintahan kita sekarang... dengan sedemikian besar koalisi yang dibentuk untuk mendukung "Naik Tahta" kembali Bpk SBY untuk yang ke-2 kalinya...
Banyak koallisis memang ada segi Baik namun juga tidak sedikit segi buruk yang akan terjadi... karena tujuan nulis buat mengingatkan Pemerintah jadi Saya ungkap segi buruknya dulu...
Antara lain:
* Pembagian kekuasaan yang carut marut, dimana tiap partai anggota koalisi di pemerintahan saling menuntut adanya kader partai mereka pada kabinet pemerintahan, sehingga sangat berkesan pemaksaan jabatan pada anggota kabinet pemerintahan, selama ada "jatah" mentri di kabinet, partai akan setuju dan masih aktif dalam mendukung koalisi yang ada.
* Terlihat kekuasaan sang Presiden tidaklah Mutlak seperti Penguasa, dimana dalam memutuskan suatu kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, yang ujung-ujungnya kepentingan beberapa gelintir kalangan, meskipun kebijakan itu menyangkut rakyat seluruh negri, contoh termudah: Lumpur Lapindo... APA KABARNYA YA????... dengan cepat dan terkesan menemukan "berlian" pemerintah memutuskan "BENCANA ALAM".. padahal pengakuan awal "TERJADI KELALAIAN PROSEDUR PADA PENGEBORAN...." kita tau sendiri apa arti ini semua!!!
* Aparat Penegak hukum akan terlihat seperti macan ompong pada saat terbentur pada kasus yang menyangkut beberapa orang yang menjadi "Orang Penting" pada satu partai yang tergabung pada koalisi pemerintahan... sehingga proses hukum akan berlangsung seperti "Sandiwara" agar tetap menjaga citra partai dan pemerintahan... Hufffffff....
Banyak koallisis memang ada segi Baik namun juga tidak sedikit segi buruk yang akan terjadi... karena tujuan nulis buat mengingatkan Pemerintah jadi Saya ungkap segi buruknya dulu...
Antara lain:
* Pembagian kekuasaan yang carut marut, dimana tiap partai anggota koalisi di pemerintahan saling menuntut adanya kader partai mereka pada kabinet pemerintahan, sehingga sangat berkesan pemaksaan jabatan pada anggota kabinet pemerintahan, selama ada "jatah" mentri di kabinet, partai akan setuju dan masih aktif dalam mendukung koalisi yang ada.
* Terlihat kekuasaan sang Presiden tidaklah Mutlak seperti Penguasa, dimana dalam memutuskan suatu kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, yang ujung-ujungnya kepentingan beberapa gelintir kalangan, meskipun kebijakan itu menyangkut rakyat seluruh negri, contoh termudah: Lumpur Lapindo... APA KABARNYA YA????... dengan cepat dan terkesan menemukan "berlian" pemerintah memutuskan "BENCANA ALAM".. padahal pengakuan awal "TERJADI KELALAIAN PROSEDUR PADA PENGEBORAN...." kita tau sendiri apa arti ini semua!!!
* Aparat Penegak hukum akan terlihat seperti macan ompong pada saat terbentur pada kasus yang menyangkut beberapa orang yang menjadi "Orang Penting" pada satu partai yang tergabung pada koalisi pemerintahan... sehingga proses hukum akan berlangsung seperti "Sandiwara" agar tetap menjaga citra partai dan pemerintahan... Hufffffff....
